Apa wewenang Kepala Desa?
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:
1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan; dan Pemberdayaan masyarakat.
3. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
4. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
5. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
6. menetapkan Peraturan Desa;
7. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
9. menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
10. menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
11. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
12. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
13. membina kehidupan masyarakat Desa;
14. membina ketenteraman  dan ketertiban masyarakat Desa;
15. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
16. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
17. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
18. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
19. memanfaatkan teknologi tepat guna;
20. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
21. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
22. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selengkapnya lihat  Wewenang Kepala Desa .